Washington: Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Trump didampingi oleh JD Vance yang juga turut dilantik sebagai Wakil Presiden AS.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia menjalankan Kantor Presiden Amerika Serikat dan akan dengan kemampuan terbaik saya, melestarikan, melindungi, dan membela Konstitusi Amerika Serikat,” kata Trump dalam sumpahnya di hadapan kepala hakim John Roberts di Rotunda Gedung Capitol, Washington DC, Senin, 20 Januari 2025.

Acara pelantikan terpaksa dipindahkan ke dalam ruangan di Rotunda karena suhu dingin berbahaya di Washington DC. Peristiwa serupa pernah terjadi di acara pelantikan Ronald Reagan sebagai presiden AS pada 1985.

Pelantikan kedua Trump bertepatan dengan Hari Martin Luther King Jr, yang diperingati setiap hari Senin pekan ketiga di bulan Januari.

Sebagai presiden, Trump akan kembali memimpin Amerika Serikat selama empat tahun ke depan. Sejumlah perintah eksekutif, termasuk seputar keimigrasian, diyakini akan segera ia terapkan di hari pertamanya di Gedung Putih. 

Perbatasan dan Imigran

Salah satu yang teranyar adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan untuk mengirim lebih banyak pasukan dan tenaga kerja ke sana.

Trump memerintahkan para pejabat untuk memulai kembali pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Tak hanya itu, partai yang menaungi Trump, Republik, ingin mencabut kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi anak-anak imigran yang berada di AS secara ilegal.

Trump juga berencana untuk memberlakukan kembali apa yang disebut kebijakan Tetap di Meksiko, yang mengharuskan para migran untuk menunggu sidang suaka di Meksiko.

Hubungan AS-Tiongkok

Di bidang ekonomi, Trump berencana untuk menetapkan keadaan darurat energi nasional, yang menurutnya akan memungkinkan negara tersebut untuk menghasilkan lebih banyak sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja.

Ia juga ingin “mengakhiri mandat kendaraan listrik” dan upaya untuk membatasi pilihan konsumen, menurut pemerintahannya. Menurut Wall Street Journal, Trump berencana untuk mengarahkan pemerintah untuk mengevaluasi hubungan perdagangan AS dengan Tiongkok – tetapi belum berencana untuk mengenakan tarif baru.

Trump juga merencanakan perintah eksekutif yang akan mengakhiri DEI (keragaman, kesetaraan, dan inklusi) di dalam pemerintah federal.

Perintah eksekutif lainnya akan mendefinisikan bahwa ini adalah kebijakan AS untuk mengakui dua jenis kelamin – laki-laki dan perempuan, yang tidak dapat diubah.