Jakarta: Batas akhir penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) berakhir hari ini, 11 April 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat menyelesaikan kewajibannya jika belum melakukan pengisian data aset mereka.

“KPK mengingatkan para penyelenggara negara (PN) dan wajib lapor (WL) lainnya agar segera menyelesaikan pelaporannya,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 April 2025.

Budi mengatakan, batas akhir pengisian LHKPN sejatinya pada 31 Maret 2025. Namun, KPK memperpanjang waktunya gegara adanya momen libur lebaran.

Masih banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN. KPK berharap mereka tidak terlambat melakukan pengisian sampai pukul 23.59 WIB, hari ini.

“KPK berharap melalui perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025 ini, para pegawai negeri atau wajib lapor dapat menyampaikan LHKPN-nya secara patuh, baik patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh dalam kebenaran dan kelengkapan aset dan harta yang dilaporkan dalam LHKPN,” ujar Budi.
 

Pimpinan instansi diminta memantau kepatuhan LHKPN bawahannya. Jika ada yang belum mengisi, pimpinan diharap melakukan teguran.

Budi mengatakan, pengisian LHKPN bisa dilakukan secara daring, maupun datang ke KPK. Lembaga Antirasuah bisa membantu jika pejabat mendapatkan kesulitan dalam proses pengisian data.

“Atas setiap pelaporan LHKPN tersebut, KPK selanjutnya melakukan verifikasi administratif. Kemudian jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi,” tutur Budi.