Washington: Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Trump didampingi oleh JD Vance yang juga turut dilantik sebagai Wakil Presiden AS.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia menjalankan Kantor Presiden Amerika Serikat dan akan dengan kemampuan terbaik saya, melestarikan, melindungi, dan membela Konstitusi Amerika Serikat,” kata Trump dalam sumpahnya di hadapan kepala hakim John Roberts di Rotunda Gedung Capitol, Washington DC, Senin, 20 Januari 2025.

Acara pelantikan terpaksa dipindahkan ke dalam ruangan di Rotunda karena suhu dingin berbahaya di Washington DC. Peristiwa serupa pernah terjadi di acara pelantikan Ronald Reagan sebagai presiden AS pada 1985.

Pelantikan kedua Trump bertepatan dengan Hari Martin Luther King Jr, yang diperingati setiap hari Senin pekan ketiga di bulan Januari.

Sebagai presiden, Trump akan kembali memimpin Amerika Serikat selama empat tahun ke depan. Sejumlah perintah eksekutif, termasuk seputar keimigrasian, diyakini akan segera ia terapkan di hari pertamanya di Gedung Putih. 

Perbatasan dan Imigran

Salah satu yang teranyar adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan untuk mengirim lebih banyak pasukan dan tenaga kerja ke sana.

Trump memerintahkan para pejabat untuk memulai kembali pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Tak hanya itu, partai yang menaungi Trump, Republik, ingin mencabut kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi anak-anak imigran yang berada di AS secara ilegal.

Trump juga berencana untuk memberlakukan kembali apa yang disebut kebijakan Tetap di Meksiko, yang mengharuskan para migran untuk menunggu sidang suaka di Meksiko.

Hubungan AS-Tiongkok

Di bidang ekonomi, Trump berencana untuk menetapkan keadaan darurat energi nasional, yang menurutnya akan memungkinkan negara tersebut untuk menghasilkan lebih banyak sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja.

Ia juga ingin “mengakhiri mandat kendaraan listrik” dan upaya untuk membatasi pilihan konsumen, menurut pemerintahannya. Menurut Wall Street Journal, Trump berencana untuk mengarahkan pemerintah untuk mengevaluasi hubungan perdagangan AS dengan Tiongkok – tetapi belum berencana untuk mengenakan tarif baru.

Trump juga merencanakan perintah eksekutif yang akan mengakhiri DEI (keragaman, kesetaraan, dan inklusi) di dalam pemerintah federal.

Perintah eksekutif lainnya akan mendefinisikan bahwa ini adalah kebijakan AS untuk mengakui dua jenis kelamin – laki-laki dan perempuan, yang tidak dapat diubah.

Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Kebakaran terjadi di RW 04, Kelurahan Kebon Kosong dan terjadi sekitar pukul 00.30 WIB, Selasa, 21 Januari 2025. Api merambat cukup cepat dan melalap ratusan rumah semi permanen di kawasan ini. 

Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran bersama warga pun berjibaku memadamkan api. Namun sempat terkendala minimnya sumber air. 
 

Meskipun hujan deras mengguyur kawasan tersebut, namun ternyata kobaran api tidak kunjung padam hingga pukul 04.00 WIB. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti.

Belum bisa dipastikan berapa jumlah rumah yang terdampak akibat kebakaran ini. Diperkirakan ada ratusan hingga ribuan rumah terbakar.

Jakarta: Penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kabinet Merah Putih, berakhir hari ini, 21 Januari 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan laporan dari pembantu Presiden Prabowo Subianto itu.

“Di mana kabinet baru pada 21 Oktober 2024, maka batas waktu penyampaian LHKPN-nya yaitu tanggal 21 Januari 2025,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

KPK akan menghitung total pejabat yang belum menyerahkan kewajibannya. Penyerahan ini berlaku untuk pembantu Prabowo yang baru menjabat.

“Bagi Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah menjadi penyelenggara negara, pada jabatan sebelumnya, atau telah menjadi Wajib LHKPN dan telah melaporkan LHKPN-nya pada tahun 2024, maka, atas pelantikannya dalam jabatan baru pada Kabinet Merah Putih ini tidak perlu lagi melaporkan LHKPN-nya,” ujar Budi.
 

Menurut dia, pejabat lama tetap diwajibkan menyerahkan LHKPN. Tapi, batas waktunya bukan hari ini, melainkan, akhir Maret 2025.

“Sehingga pelaporan LHKPN berikutnya adalah untuk periodik tahun 2024 yang dilaporkan dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2025,” ucap Budi.

Sebanyak 101 pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah melaporkan LHPKN. Dari total itu, 46 diantaranya merupakan menteri dan pejabat setingkat.

Lalu, ada 46 wakil menteri dan pejabat setingkat yang sudah menyerahkan LHKPN. Terakhir, sembilan utusan, penasihat, dan staf khusus presiden sudah menyerahkan berkas kekayaannya.