Menlu AS Sebut Hamas Harus Dimusnahkan
Yerusalem: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Dalam pernyataannya pada Minggu 16 Februari 2025, Netanyahu menyebut pemindahan tersebut sebagai “satu-satunya rencana yang memungkinkan masa depan yang berbeda” bagi kawasan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Netanyahu saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang memulai kunjungannya ke Timur Tengah dengan menyatakan dukungan terhadap tujuan perang Israel di Gaza. Rubio menegaskan bahwa
“Hamas harus dimusnahkan memperburuk ketidakpastian mengenai kelanjutan gencatan senjata, mengingat negosiasi tahap kedua belum dimulai,” tegas Rubio.
Melansir dari AP News, Senin 17 Februari 2025, Rubio dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam beberapa hari mendatang. Namun, kedua negara diperkirakan akan menentang rencana Trump, yang mencakup pembangunan kembali Gaza di bawah kepemilikan AS.
Meskipun Netanyahu menekankan bahwa semua emigrasi dari Gaza harus bersifat sukarela, banyak kelompok hak asasi manusia yang menilai rencana ini sebagai bentuk pemindahan paksa, mengingat kondisi kehancuran besar-besaran di wilayah tersebut.
Kesepakatan Netanyahu-Trump untuk Gaza
Netanyahu menegaskan bahwa dirinya dan Trump memiliki “strategi bersama” untuk Gaza. Ia juga mengutip pernyataan Trump bahwa “gerbang neraka akan terbuka” jika Hamas tidak membebaskan para sandera yang masih ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, yang memicu perang selama 16 bulan terakhir.
Fase pertama gencatan senjata akan berakhir dalam dua pekan. Namun, hingga saat ini belum ada kemajuan dalam negosiasi tahap kedua, yang seharusnya dimulai dua pekan lalu. Dalam tahap ini, Hamas diharapkan membebaskan sandera tambahan dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina, gencatan senjata jangka panjang, dan penarikan pasukan Israel.
Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam wawancara dengan Fox News, menegaskan bahwa fase kedua negosiasi pasti akan berlangsung. Witkoff menyebut dirinya telah melakukan pembicaraan produktif dengan Netanyahu serta pejabat dari Mesir dan Qatar, yang berperan sebagai mediator dalam konflik ini.
Menurut Witkoff, sebanyak 19 tentara Israel termasuk dalam daftar sandera yang akan dibebaskan, dan pihak AS yakin semuanya masih hidup. Netanyahu juga telah menginstruksikan para negosiator Israel untuk berangkat ke Kairo pada Senin guna membahas implementasi lebih lanjut dari gencatan senjata fase pertama, terutama terkait pengiriman material bantuan bagi warga Gaza.
Persenjataan AS untuk Israel dan dampak bagi sandera
Di sisi lain, meski pemerintahan Presiden AS Joe Biden sempat menangguhkan pengiriman senjata ke Israel tahun lalu karena kekhawatiran terhadap korban sipil, Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima kiriman bom MK-84 seberat 900 kilogram dari AS.
Netanyahu mengisyaratkan bahwa perang bisa kembali berlanjut setelah fase pertama gencatan senjata berakhir. Namun, jika itu terjadi, nasib para sandera yang masih ditahan Hamas akan semakin tidak pasti.
Rubio dalam kunjungannya menegaskan bahwa selama Hamas masih berkuasa, perdamaian di Gaza tidak mungkin terjadi.
“Hamas harus dimusnahkan, mereka tidak boleh memiliki kekuatan untuk memerintah atau mengancam dengan kekerasan,” tegas Netanyahu.
Hamas, yang meski mengalami kerugian besar dalam perang, kembali menegaskan kendalinya atas Gaza sejak gencatan senjata dimulai bulan lalu. Netanyahu telah memberikan kesempatan bagi Hamas untuk menyerah dan mengasingkan para pemimpin utamanya, namun kelompok tersebut menolak opsi tersebut.
Juru bicara Hamas, Abdul Latif al-Qanou, mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka menerima pembentukan pemerintahan persatuan Palestina atau komite teknokrat untuk mengelola Gaza, tetapi menolak campur tangan Israel.
Tantangan bagi negara-negara Arab
Bagi negara-negara Arab, rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza atau pengiriman pasukan untuk memerangi Hamas merupakan skenario yang tidak diinginkan.
Mesir, yang akan menjadi tuan rumah KTT Arab pada 27 Februari, tengah mengupayakan alternatif lain, yaitu pembangunan kembali Gaza tanpa mengusir warganya. Kelompok hak asasi manusia juga memperingatkan bahwa pemindahan paksa warga Palestina bisa melanggar hukum internasional.
Kairo juga telah memperingatkan bahwa jika Israel memaksa pemindahan massal warga Gaza, hal itu bisa mengancam perjanjian damai Mesir-Israel yang telah bertahan hampir setengah abad dan menjadi pilar utama pengaruh AS di kawasan.
Sementara itu, UEA dan Arab Saudi secara tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina. Saudi bahkan menyatakan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya jalur menuju negara Palestina.
Rubio sendiri tidak dijadwalkan mengunjungi Yordania dan Mesir, dua sekutu utama AS yang telah menolak masuknya pengungsi Palestina. Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan AS bagi negara-negara yang menolak mengikuti kebijakan Washington, sebuah langkah yang bisa berdampak buruk bagi ekonomi mereka.
Negara-negara Arab dan Muslim tetap menuntut bahwa setiap rencana pasca perang di Gaza harus mencakup pengembalian pemerintahan Palestina dengan jalur menuju negara merdeka yang mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki Israel sejak perang 1967.
Namun, Israel telah menolak gagasan negara Palestina serta peran Otoritas Palestina di Gaza, sehingga prospek solusi jangka panjang untuk kawasan ini masih belum jelas.
(Muhammad Reyhansyah)