Jakarta: Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menceritakan proses evakuasi 669 warga negara Indonesia (WNI) dari Myanmar. Ratusan warga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dibantu Polri dan Royal Thai Military.

Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan prosesnya dimulai dari pemulangan, evakuasi, repatriasi warga negara Indonesia yang berada di Myawaddy, Myanmar. Untung mengatakan ratusan warga menjadi korban TPPO dalam tindak pidana scamming online maupun judi online.

“Kami berangkat tanggal 15 Maret hari Sabtu. Kami dan tim berjumlah enam orang yang berasal dari Divhubinter Polri langsung menuju kota Bangkok. Dari Bangkok kami lanjutkan perjalanan ke kota Mae Sot yang berada di Thailand sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan negara Myanmar,” kata Untung di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Maret 2025.

Untung menyebut ratusan WNI itu berada di Kota Myawaddy atau biasa disebut Yatai City atau Shwe Kokko. Kota itu merupakan kota amusement center yang didominasi industri penipuan atau scam dan mempekerjakan lebih dari 40 warga negara asing, salah satunya Indonesia.

Untung mengatakan dalam proses evakuasi korban, Polri bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand, berkoordinasi dengan aparat terkait di Provinsi Tak, Mae Sot. Sebab, Mae Sot itu berada di bawah Provinsi Tak yang langsung berbatasan dengan kota Myawaddy di Myanmar.

“Myawaddi sendiri merupakan wilayah Myanmar secara administrasi, namun secara operasional tidak berada di bawah pemerintah Myanmar. Kota tersebut dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata, oleh militer bersenjata yang berada di wilayah tersebut,” ungkap jenderal polisi bintang satu itu.
 

Baca juga: Satu WNI yang Dipulangkan dari Myanmar Ditetapkan Tersangka TPPO

Bahkan, orang bersenjata di Myawaddy itu ada dari sejumlah kelompok. Namun, atas keberhasilan koordinasi dan negosiasi pihak KBRI, Kemenlu RI dengan pihak Kementerian Luar Negeri Thailand, Polri diberikan akses untuk mengevakuasi dengan didukung oleh militer Thailand dalam hal ini Royal Thai Army.

“Kami full di backup secara sisi keamanan untuk memberikan perimeter, kami melakukan evakuasi terhadap saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang telah dipekerjakan di sana yang jumlahnya cukup banyak yang berhasil kami evakuasi,” ungkap Untung.

Ratusan warga Indonesia yang menjadi korban TPPO itu dipekerjakan dalam sektor-sektor scamming atau penipuan. Baik berbentuk investasi maupun love scam.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Nurul Azizah menyebut total ada 699 orang dipulangkan ke Tanah Air dari Myanmar. Mereka bekerja sebagai operator scamming (penipuan daring) di beberapa perusahaan di Myanmar.

Raturan orang itu berasal dari Sumatra Utara, Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan lainnya.

Sebanyak 699 orang itu dipulangkan periode Februari-Maret 2025. Dengan rincian tanggal 22 Februari 2025 sebanyak 46 orang, tanggal 28 Februari 84 orang. Lalu, tanggal 18 Maret 400 orang, san 19 Maret sebanyak 169 orang. 

Jakarta: Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani akan segera mengumumkan pelantikan pengurus Danantara pada Senin, 24 Maret 2025.

“Senin siang.” ujar Rosan kepada Metrotvnews.com, Jumat, 21 Maret 2025.

Sebelumnya, Rosan sempat mengatakan, orang-orang yang mengisi Danantara adalah yang benar-benar memiliki reputasi baik. Selain itu, mereka dipastikan memiliki integritas yang tinggi sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi itu yang kita laporkan (kepada Presiden). InsyaAllah minggu depan nama-nama itu kita umumkan kepada media,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
 

Baca juga: Meski Punya Aset Besar, Danantara Tetap Butuh Suntikan Modal

Gedung Danantara. Foto: dok Danantara

Sejumlah tokoh global akan duduki posisi dewan penasihat Danantara

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkap akan ada sejumlah tokoh global yang masuk dalam susunan struktur Danantara. Mereka akan menduduki posisi dewan penasihat.

“Kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang akan mengumumkan,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Maret 2025.

Dony menjelaskan sejumlah tokoh global yang bergabung merupakan profesional di bidangnya masing-masing. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan dalam bidang investasi, manajemen risiko, dan lainnya.

“Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” beber dia.

Jakarta: Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dicegat masuk ke area Kompleks Parlemen, oleh mahasiswa yang menolak Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mahasiswa menggelar demonstrasi di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore, 19 Maret 2025.

“Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti,” kata Supratman di lokasi, Rabu, 19 Maret 2025.

Supratman bakal meneruskan tuntutan para mahasiswa ke DPR. Khususnya ke Komisi I DPR yang membahas revisi UU TNI tersebut.

“Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentara nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I,” ujar Supratman.
 

Baca: Menkum Sebut Pembentukan Badan Legislasi Nasional untuk Reformasi

Pada kesempatan itu, Supratman diminta membacakan rilis tuntutan mahasiswa terkait revisi UU TNI. Rilis berisi revisi UU TNI yang dikhaw membawa dampak buruk.

“Ini press-release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi undang-undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwi fungsi AbRI, dwi fungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan,” ujar Supratman saat membacakannya.

Mahasiswa khawatir demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebagai bagian dari reformasi, lanjut Supratman, mahasiswa menolak revisi UU TNI.

“Dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit TNI dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia,” ucap Supratman.

Beberapa massa juga menyampaikan bakal membawa massa lebih banyak apabila revisi UU TNI tetap disahkan DPR. Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina juga dicegat ketika hendak masuk kompleks parlemen. Dia janji juga menyampaikan tuntutan para mahasiswa.

“Saya, nama saya Vita Ervina, Komisi XIII DPR. Dalam hal ini memang bukan dalam oranah-orang saja. Komisi XIII itu hal yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami komunikasikan juga kepada pimpinan kami dan yang berwenang,” ujar Vita.

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami penguatan. Meskipun tak banyak, IHSG berhasil ditutup di zona hijau

Mengutip laman RTI, Rabu, 19 Maret 2025, IHSG ditutup di posisi 6.311,66 atau menguat 88,27 poin. Penguatan IHSG ini hanya setara 1,42 persen.

Pada saat pembukaan, IHSG bertengger di posisi 6.221,19. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.332,73 dan level terendahnya di 6.147,42.

Adapun volume perdagangan hari ini tercatat sebanyak 18,38 miliar lembar saham senilai Rp14,176 triliun. Sebanyak 352 saham menguat, 209 saham melemah, dan 241 saham stagnan.
 

Baca juga:  Masih Terseok-seok, Pelaku Pasar Pesimis dengan Pergerakan IHSG

(Ilustrasi IHSG. MI/Adam Dwi)

Faktor psikologis pasar

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis pasar. Salah satunya soal kepastian Sri Mulyani tetap menjabat Menteri Keuangan (Menkeu).

Sri Mulyani menegaskan dirinya tetap menjabat sebagai Menkeu dan  akan tetap mengawal kebijakan fiskal dari pemerintah.

Sejumlah analis pasar saham sempat membeberkan sejumlah pendapatnya terkait dengan sentimen-sentimen. Baik dari internal ataupun juga eksternal.

Dari sentimen internal sendiri, IHSG dikatakan melemah karena beberapa faktor dari kebijakan ekonomi pemerintah. Begitu juga kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum baik-baik saja.

Terkait faktor eksternal, misalnya, kebijakan tarif perdagangan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Diprediksi masih akan membuat kebijakan ekonomi global menjadi lebih lemah.

Jakarta: Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan tak ada rencana reshuffle kabinet. Termasuk mendepak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih.

“Bahwa pemerintah dalam waktu dekat dalam hal ini Presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga kerap bertemu Sri Mulyani. Komunikasi tetap terjaga meski terdapat isu Sri Mulyani akan mundur.

“Rekan media sudah tahu bahwa pertemuan yang intens antara presiden dengan Menteri Keuangan maupun dengan menteri yang lain bagaimana supaya langkah pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat terus dilakukan,” ucap Dasco.
 

Baca juga:  Sri Mulyani Buka Puasa Bareng Presiden Prabowo, Dasco Pastikan Tak Ada Reshuffle

Sebelumnya, komunikasi yang terlihat antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menkeu Sri Mulyani terjadi saat momen buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025. Momen ini berlangsung di tengah isu Sri Mulyani hendak mundur dari Kabinet Merah Putih.

Momen buka puasa bersama Kepala Negara dan Sri Mulyani itu diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet. Akun Setkab menuliskan momen tersebut berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban. Adapun Sri Mulyani terlihat senyum saat duduk satu meja bareng Prabowo di momen buka puasa bersama.

“Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet, Rabu, 12 Maret 2025.

Washington: Seluruh karyawan full time di kantor berita Voice of America (VOA) secara resmi diberhentikan sementara setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan perintah eksekutif yang membekukan anggaran lembaga tersebut. Keputusan ini berdampak luas pada operasi lembaga penyiaran internasional terbesar yang didanai pemerintah AS tersebut.

Crystal G. Thomas, Direktur Sumber Daya Manusia di US Agency for Global Media (USAGM), badan yang mengawasi VOA serta beberapa lembaga penyiaran lain, telah mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh karyawan full time. Dalam email tersebut, Thomas mengonfirmasi bahwa mulai hari Sabtu, seluruh staf VOA tidak diizinkan mengakses kantor pusat di Washington DC.

Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada jurnalis dan manajer senior, tetapi juga menghentikan pekerjaan para pekerja lepas, kontributor, dan staf kontrak yang masa kerjanya berakhir di bulan Juni. Sejumlah karyawan bahkan diminta kembali ke rumah saat mereka sedang dalam perjalanan menuju kantor.

Imbas Perintah Eksekutif Trump

Langkah ini diambil setelah Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat, 14 Maret, yang memerintahkan pemangkasan anggaran besar-besaran di USAGM dan enam lembaga lainnya.

“Entitas semacam itu harus mengurangi pelaksanaan fungsi hukum dan personel terkait hingga batas minimum yang diizinkan oleh undang-undang,” bunyi perintah eksekutif Trump, seperti dikutip Anadolu Agency, Senin 17 Maret 2025.

Selain Voice of America, USAGM juga membekukan pendanaan untuk Radio Free Europe/Radio Liberty dan Radio Free Asia. Akibatnya, siaran di beberapa wilayah strategis seperti Eropa Timur, Rusia, Ukraina, Tiongkok, dan Korea Utara turut terhenti.

Kekecewaan di Internal Voice of America

Michael Abramowitz, Direktur Voice of America, menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Dalam unggahan di LinkedIn, ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masa depan lembaga penyiaran yang telah beroperasi selama lebih dari delapan dekade itu.

“Saya sangat sedih bahwa untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America dibungkam,” tulis Abramowitz.

Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 1.300 jurnalis, produser, dan staf pendukung lainnya telah diberhentikan sementara, termasuk dirinya sendiri. 

“Saya mengetahui pagi ini bahwa hampir seluruh staf Voice of America telah ditempatkan dalam cuti administratif mulai hari ini. Saya pun mengalami hal yang sama,” tambahnya.

Abramowitz mengakui adanya kebutuhan reformasi di VOA dan menyatakan bahwa berbagai upaya perbaikan telah dilakukan.

Namun, ia menilai bahwa penghentian operasional ini justru menghambat misi utama lembaga tersebut di tengah gencarnya upaya disinformasi yang disebarkan oleh negara-negara pesaing seperti Iran, Tiongkok, dan Rusia.

Dampak Lebih Luas pada Penyiaran Global

Kebijakan pemangkasan dana ini memicu kekhawatiran terkait hilangnya salah satu sumber informasi independen di kawasan-kawasan yang menghadapi sensor ketat. VOA selama ini berperan sebagai sumber berita yang memberikan perspektif alternatif di negara-negara dengan kontrol informasi yang ketat.

Meski Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut, langkah Trump memotong anggaran lembaga penyiaran publik di tengah meningkatnya tensi geopolitik global memunculkan pertanyaan tentang masa depan kebebasan pers yang didanai pemerintah AS.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah pemotongan anggaran ini bersifat sementara atau akan menjadi langkah permanen dalam kebijakan administrasi Trump terhadap lembaga-lembaga media yang beroperasi di bawah USAGM. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Trump Bekukan Media yang Didanai AS, Termasuk VOA dan Radio Free Asia

Jakarta: Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral membahas rangkaian kegiatan dalam Operasi Ketupat Jaya 2025. Operasi tersebut akan digelar pada 23 Maret sampai 8 April 2025 atau selama 17 hari.

“Pelaksanaan daripada Operasi Ketupat ini lebih kurang berjalan selama 17 hari, dengan tagline ‘Mudik Aman Keluarga Nyaman’,” kata Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Torry Kristianto kepada wartawan, Senin, 17 Maret 2025.

Dalam rakor tersebut, pihaknya juga membahas terkait kesiapan-kesiapan dalam menghadapi kepadatan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Selain itu, pengamanan di setiap ruang publik dan tempat ibadah pun juga ikut dibahas.

Polda Metro Jaya dibantu dengan jajaran TNI maupun stakeholder lainnya untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Baik itu arus mudik maupun arus balik.
 

Baca: 6 Juta Orang Bakal Sesaki DIY saat Lebaran 2025

“Termasuk beberapa kegiatan ibadah kegiatan salat Ied, termasuk juga kegiatan tempat-tempat rekreasi yang nantinya menjadi tujuan daripada masyarakat ketika sedang melaksanakan liburan,” ujarnya.

Torry mengatakan, sebanyak 4.000 personel gabungan akan dikerahkan untuk mendukung Operasi Ketupat Jaya 2025.

“Dari jajaran Polri sebanyak 3.514, jajaran TNI sebanyak 100, tetapi nanti akan ada tambahan. Dari Pemda sebanyak 368,” jelasnya.

Tory juga menjelaskan, personel tersebut akan ditempatkan di 100 titik yang meliputi Pos Pengamanan (Pos Pam), Pos Pelayanan (Pos Yan), dan Pos Terpadu.

“Tentunya apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang membutuhkan informasi berkaitan dengan Operasi Ketupat ini atau mudik ataupun arus balik, bisa langsung hubungi ke Hotline 110,” tuturnya.

Ia berharap, pelaksanaan kegiatan Operasi Ketupat Jaya 2025 ini dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, kegiatan Operasi Ketupat ini merupakan operasi kemanusiaan untuk melayani semua masyarakat.

“Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang tentunya ingin kita semuanya itu memberikan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat semuanya,” ucapnya.

Jakarta: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada Februari 2025, total nilai impor Indonesia mencapai USD18,86 miliar atau setara Rp309,1 triliun (kurs Rp16.383).

Angka ini mengalami kenaikan 5,18 persen secara month to month (mtm) dibandingkan Januari 2025. Ia menjelaskan peningkatan nilai impor secara bulanan didorong oleh lonjakan impor nonmigas yang mencapai USD16 miliar.

“Impor migas pada Februari sebesar USD2,87 miliar atau naik 15,50 persen dibandingkan Januari 2025 dan impor nonmigas meningkat sebesar 3,52 persen secara mtm,” ujar Amalia dalam konferensi pers Rilis BPS secara daring, Senin, 17 Maret 2025.

Secara tahunan, nilai impor Februari 2025 meningkat 2,30 persen dengan impor nonmigas juga meroket 3,47 persen. Namun, impor migas mengalami penurunan sebesar 3,76 persen.

Ilustrasi kegiatan ekspor impor. Foto: dok MI/Pius Erlangga.

 

Baca juga: Dua Bulan Berturut-turut Deflasi, RI Bakal Inflasi Lagi di Maret

 

Peningkatan impor bahan baku penolong dan barang modal

Selanjutnya, Amalia menerangkan pada Februari 2025, baik secara bulanan dan secara tahunan terjadi peningkatan pada impor bahan baku penolong dan barang modal. Namun, untuk barang konsumsi mengalami penurunan.

Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi turun sebesar 10,61 persen. Penurunan ini terbesar terjadi pada impor untuk boneless meat of bovine animals atau HS 02023000 dengan penyusutan nilai USD43,5 juta dibandingkan bulan lalu.

Sementara itu, bahan baku penolong yang menyumbang setidaknya 73,90 persen dari total impor pada bulan Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,44 persen. Impor barang modal juga naik sebesar 4,13 persen.

Tiongkok disebut masih menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia dengan kontribusi sebesar 37,81 persen dan mencatatkan nilai mencapai US6,05 miliar.

Total impor Indonesia selama periode Januari sampai dengan Februari 2025 mencapai USD36,80 miliar atau turun sebesar 0,36 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penurunan nilai impor ini terjadi terutama dari impor migas.

Jakarta: Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto berharap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja diberi hukuman maksimal dalam kasus narkoba maupun pencabulan. Kalau perlu, diberikan hukuman berupa kebiri atau hukuman mati.

“Sebagaimana juga telah disampaikan oleh Ketua LPAI Provinsi NTT, Kak Veronika Ata karena pelaku adalah juga seorang anggota penegak hukum yang seharusnya justru melindungi anak, maka sepatutnya diberikan sanksi pidana optimal, yaitu hukuman kebiri atau hukuman mati,” kata Kak Seto saat dihubungi, Sabtu, 15 Maret 2025. 

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Lia Latifah. Pihaknya menilai hukuman yang diberikan seharusnya tidak hukuman biasa. 

“Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita meminta itu (hukuman maksimal) hukumannya antara hukuman mati atau hukuman seumur hidup plus kebiri,” ucap dia.
 

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

Ia mengatakan pelakunya merupakan seorang kapolres yang tahu betul tentang hukum, sanksi, dan harus diberikan hukuman berat. Hukuman tak boleh sekadar penonaktifan, tetapi diberhentikan secara tidak terhormat dan hukuman pidana maksimal.

Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKB Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

Ia terbukti membuat dan menyebarkan konten pornografi anak menggunakan handphone. Lalu, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut melalui website atau forum pornografi anak di darkweb, yang dapat diakses siapa pun yang bergabung di dalam forum tersebut.

Sebanyak empat korban Fajar ialah anak usia 6 tahun, usia 13 tahun, dan usia 16 tahun. Lalu, satu orang dewasa berinisial SHDR alias F usia 20 tahun. 

“Kasus ini melihatnya sungguh sangat sedih, pelakunya sungguh seorang anggota kepolisian dengan pangkat tinggi,” ungkap Lia.

Jakarta: Jabatan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto makin disorot di tengah upaya DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) TNI. Perubahan regulasi yang salah satunya dinilai untuk mengakomodasi posisi Teddy di kabinet pun dinilai sudah kelewat batas.

“Ini kan kelihatannya pemerintah atau Presiden ini (terkesan) menyelamatkan satu orang dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang ada. Ini kan sudah enggak benar, sudah terlalu jauh,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, kepada Media Indonesia, Sabtu, 15 Maret 2025.

Teddy yang masih berstatus prajurit aktif dimungkinkan menjabat sebagai Seskab karena terbitnya peraturan presiden (Perpres) Nomor 148/2024 tentang Kementerian Negara. Beleid itu menegaskan posisi Seskab sebagai bagian dari Sekretariat Militer Presiden yang menjadi legitimasi atas penempatan prajurit aktif.

Keganjilan dari upaya pemerintah menempatkan Teddy sebagai Seskab juga tersirat lewat pembelaan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Saat dimintai tanggapan soal polemik perlu tidaknya Teddy untuk mundur, Agus menegaskan bahwa jabatan Seskab setara dengan eselon II.
 

Baca juga: Apa yang Akan Diubah Dalam UU TNI

Dengan logika seperti itu, seharusnya tidak ada lagi jabatan eselon I dalam struktur organisasi di Setkab. Kenyataannya, sampai saat ini masih ada deputi pada Setkab yang eselon I.

“Karena kan kalau misalnya dia diletakkan pada eselon II, ya berarti deputinya diturunin dong jadi eselon III,” terang Trubus.

Bagi Trubus, cara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengubah regulasi untuk menyelamatkan posisi tertentu tak ubahnya dengan praktik yang dilakukan pada pemerintahan Joko Widodo. Ia berpandangan penempatan prajurit TNI, terutama yang dekat dengan Prabowo di Setkab, sengaja dilakukan untuk menyukseskan gelaran Pilpres 2029.